Registrasi kartu SIM di Indonesia sedang bergerak ke sistem yang lebih ketat. Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah mengatur penggunaan data kependudukan dan pengenalan wajah untuk registrasi pelanggan jaringan bergerak seluler.
Aturan ini berlaku untuk layanan prabayar, pascabayar, dan eSIM. Tujuannya adalah memastikan nomor digunakan oleh pemilik identitas yang sah, mengurangi penyalahgunaan NIK, serta mempersempit ruang untuk penipuan dan kejahatan digital. Bagi pengguna Telkomsel, XL, Indosat, Tri, Smartfren, Axis, dan operator lain, perubahan teknis di aplikasi atau gerai dapat berbeda menurut kesiapan masing-masing operator.
Apa yang berubah dari cara registrasi sebelumnya?
Dalam aturan baru, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menerapkan prinsip mengenal pelanggan atau know your customer (KYC). Untuk warga negara Indonesia, proses registrasi menggunakan nomor pelanggan, NIK, serta data kependudukan biometrik berupa pengenalan wajah.
Artinya, registrasi tidak lagi hanya bergantung pada memasukkan NIK dan nomor kartu keluarga. Operator perlu memvalidasi identitas pelanggan melalui mekanisme yang sesuai ketentuan. Untuk eSIM, aturan juga mengarahkan penggunaan NIK dan pengenalan wajah sebagai bagian dari proses registrasi.
Perubahan ini tidak berarti semua pelanggan lama harus langsung panik mengganti kartu. Nomor yang sudah terdaftar sebelum aturan berlaku tetap dapat digunakan. Peraturan juga memberi masa penyesuaian bagi operator untuk menyesuaikan proses registrasi sendiri dengan ketentuan baru.
Kenapa pengenalan wajah dipakai?
Pemerintah menjelaskan bahwa verifikasi biometrik ditujukan untuk meningkatkan validitas data pelanggan dan melindungi data kependudukan. Dengan pencocokan wajah, proses registrasi diharapkan lebih sulit disalahgunakan oleh pihak yang memakai identitas orang lain tanpa izin.
Masalah penyalahgunaan identitas memang sering muncul dalam urusan nomor seluler. Nomor dapat dipakai untuk menerima kode OTP, mendaftarkan akun digital, atau menjadi sarana komunikasi. Ketika nomor terdaftar atas identitas yang tidak tepat, pemilik NIK berisiko kesulitan menelusuri penggunaan nomor tersebut.
Batas nomor per identitas
Komdigi menyatakan kebijakan baru membatasi kepemilikan maksimal tiga nomor prabayar untuk setiap identitas pada setiap penyelenggara. Batas ini ditujukan untuk mengurangi kepemilikan nomor dalam jumlah besar dengan satu identitas dan membantu menekan penyalahgunaan.
Ketentuan tersebut tidak sama dengan total tiga nomor untuk seluruh operator. Batasnya diterapkan per penyelenggara. Namun, kebutuhan registrasi tambahan dapat memiliki mekanisme khusus sesuai kebijakan operator dan ketentuan yang berlaku. Jika Anda membutuhkan nomor untuk usaha atau perangkat keluarga, tanyakan langsung ke kanal resmi operator sebelum membeli kartu baru.
Hak pengguna untuk mengecek nomor terdaftar
Salah satu hal penting dalam kebijakan ini adalah kewajiban operator menyediakan fasilitas pengecekan nomor. Pengguna seharusnya dapat mengetahui nomor apa saja yang terdaftar menggunakan identitasnya. Jika menemukan nomor yang tidak dikenal, pengguna dapat meminta pemblokiran melalui mekanisme yang disediakan operator.
Fitur pengecekan ini patut dimanfaatkan secara berkala, terutama jika Anda pernah kehilangan fotokopi identitas, menerima notifikasi aneh, atau merasa ada nomor yang digunakan tanpa izin. Gunakan hanya aplikasi, situs resmi, gerai, atau layanan pelanggan operator. Jangan mengirim NIK, foto KTP, atau swafoto ke akun media sosial yang tidak terverifikasi.
Yang perlu disiapkan saat membeli kartu baru
- Gunakan NIK dan identitas milik sendiri, bukan data pinjaman.
- Siapkan ponsel dengan kamera yang berfungsi baik bila operator meminta pengenalan wajah.
- Pastikan pencahayaan cukup dan wajah terlihat jelas saat verifikasi biometrik.
- Beli kartu dari kanal atau gerai resmi agar proses aktivasi dapat dibantu bila terjadi kendala.
- Simpan bukti pembelian dan nomor layanan pelanggan operator.
- Jangan membagikan kode OTP atau hasil verifikasi kepada siapa pun.
Jika registrasi atau verifikasi gagal
Kegagalan bisa terjadi karena data tidak cocok, kualitas foto kurang baik, koneksi bermasalah, atau proses penyesuaian sistem operator. Coba ulangi melalui aplikasi atau situs resmi operator dengan mengikuti instruksi yang tersedia. Bila tetap gagal, datang ke gerai resmi dengan membawa identitas asli.
Hindari jasa aktivasi yang meminta foto KTP, foto wajah, atau OTP melalui chat pribadi. Data tersebut sensitif. Operator dan pemerintah sama-sama menekankan penggunaan sistem yang aman dan terverifikasi untuk registrasi pelanggan.
Dengan sistem berbasis biometrik, proses aktivasi mungkin terasa lebih panjang dibanding cara lama. Namun, pengguna mendapatkan kontrol yang lebih baik untuk mengetahui nomor yang memakai identitasnya dan meminta pemblokiran bila ditemukan penyalahgunaan.
Leave a Reply